Palu, paluinsight.id – Pelaksanan harian (Plh.) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah, Firdaus MG Abd Karim, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap praktik usaha yang bertanggung jawab.
Hal itu ia katakan pada Pertemuan Pemangku Kepentingan dan Lokakarya Perlindungan Pekerja Perempuan Sawit diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (11/2).
Pertemuan ini menghadirkan berbagai unsur pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperkuat komitmen terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa mendukung setiap inisiatif positif yang mendorong praktik usaha yang bertanggung jawab, taat terhadap regulasi, menghormati hak asasi manusia, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Firdaus juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. “Semangat kolaborasi dan sinergi inilah yang terus kita dorong dalam rangka mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih maju, besar, dan berkelanjutan, dengan pembangunan yang berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan tenaga kerja,” tambahnya.
Untuk Pemkot Palu, Asisten Usman yang mewakili Wali Kota Palu pada kesempatan itu menyatakan, kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota Palu terhadap upaya penguatan perlindungan pekerja perempuan, khususnya pada sektor perkebunan yang memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja perempuan serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan berkelanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tengah. IN
